Berita

/

Berita

/

BGN Alihkan 286 SPPG Bantu Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

BGN Alihkan 286 SPPG Bantu Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Nomor: SIPERS-371/BGN/12/2025

Berita 3 Desember 2025

picture-BGN Alihkan 286 SPPG Bantu Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan respons cepat dalam menangani situasi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikerahkan langsung ke titik-titik pengungsian untuk memastikan bantuan gizi aman dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.


Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan kesiapan jajarannya untuk turun ke lapangan dalam setiap kondisi darurat. “Alhamdulillah. Kita sudah terbiasa ketika ada banjir di Cekarang. Itu kita masuk pengungsi di Cekarang. Ketika terjadi letusan gunung di Semeru, di Lumajang, itu kita memasuk para pengungsi di Lumajang. Dan sekarang dengan ada kejadian di Aceh, di Sumut, di Sumbar, ada 286 SPPG yang bertugas melayani pengungsi. Masing-masing ada 55 SPPG di Aceh, (ada 173 SPPG di Sumatera Utara, dan ada 66 SPPG di Sumatera Barat,” ujarnya.


Dadan menjelaskan bahwa seluruh unit SPPG yang berada di wilayah terdampak langsung meminta izin untuk memberikan layanan darurat kepada pengungsi sesaat setelah bencana terjadi. “Dan mereka begitu kejadian meminta izin kepada Kepala Badan agar bisa memberikan layanan kepada pengungsi dan saya bilang lanjutkan,” lanjutnya.


Di berbagai titik pengungsian, tim SPPG memberikan layanan gizi siap saji, pemeriksaan kebutuhan gizi dasar, hingga distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah potensi kerawanan gizi yang sering muncul dalam situasi darurat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.


Dadan menyampaikan bahwa kehadiran SPPG adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat yang membutuhkan. “Dan alhamdulillah dengan keterlibatan mereka, para pengungsi bisa ditolong dan ini adalah bentuk representasi kehadiran pemerintah di daerah bencana,” tegas Dadan.


Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional