BGN Catat Lonjakan SPPG dan Penerima Manfaat MBG Hingga Puluhan Juta Jiwa

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola BGN, Niken Gandini, dalam Pelatihan Training of Trainers (ToT) Regional di Jakarta.

Niken menjelaskan bahwa pada awal pelaksanaan Januari 2025, MBG baru menjangkau sekitar 570 ribu penerima manfaat dengan 190 SPPG. Namun hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat meningkat tajam menjadi sekitar 58,3 juta jiwa, seiring bertambahnya jumlah SPPG yang telah mencapai lebih dari 19.000 unit dan terus berkembang.

“Dari target awal sekitar 5.000 SPPG, Presiden meminta percepatan hingga enam kali lipat. Target nasional pada 2025 mencapai sekitar 30.000 SPPG, dan saat ini pertumbuhannya berlangsung sangat cepat,” ujar Niken di Jakarta, Selasa (20/1).

Ia menambahkan, perluasan penerima manfaat MBG juga terjadi seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Selain peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, program MBG kini mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi usia 6–11 bulan.

Menurut Niken, perluasan sasaran tersebut menegaskan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam intervensi gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Intervensi pada fase ini dinilai krusial untuk mencegah stunting dan membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Selain menjangkau puluhan juta penerima manfaat, MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Saat ini, sekitar 887 ribu tenaga kerja terlibat dalam operasional SPPG di seluruh Indonesia, dengan komposisi mayoritas berasal dari masyarakat lokal.

BGN juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. UMKM menjadi penyedia terbesar dalam rantai pasok MBG, disusul koperasi dan badan usaha lainnya, termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini telah terlibat di lebih dari 200 lokasi SPPG.

Niken menegaskan bahwa pertumbuhan masif ini harus diimbangi dengan penguatan tata kelola, sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas SDM. “Skala program MBG sangat besar. Karena itu, kualitas implementasi harus terus dijaga agar tujuan pemenuhan gizi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan,” ujarnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional