BGN Dorong Peer to Peer Learning SPPG Terpencil Berbasis Komunitas di Desa Cisarua, Purwakarta

Purwakarta, Jawa Barat — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis komunitas di wilayah terpencil. Salah satu praktik baik ditunjukkan melalui kegiatan Peer to Peer Learning di Kampung Ilmu Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (1/2).

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi dan kunjungan lapangan yang berfokus pada penguatan peran pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam membangun ekosistem MBG yang berkelanjutan. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, Mario Vieira, turut hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dimaknai sebagai distribusi makanan, tetapi sebagai ekosistem sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas secara aktif. Di Cisarua, kita melihat bagaimana perempuan, keluarga, dan komunitas menjadi subjek utama dalam rantai pasok gizi yang berkelanjutan,” ujar Mario Vieira.

Diskusi menghadirkan tiga tokoh perempuan nasional sebagai narasumber, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si, Wakil Menteri PPPA Veronika Tan, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Diskursus ini difasilitasi oleh sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, PhD, yang juga merupakan inisiator Kampung Ilmu Cisarua sebagai learning centre untuk ketahanan keluarga dan komunitas yang mandiri dan bermartabat.

Sejak peluncuran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah pada 6 Januari 2025, berbagai elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam mendukung penyediaan layanan gizi yang inklusif. Yayasan Nurani Dunia, dengan dukungan Kementerian PPPA, menginisiasi pembangunan dapur MBG berbasis komunitas yang terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan desa dan perlindungan anak. Program ini memprioritaskan peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara berkelanjutan, tanpa mengesampingkan pelayanan gizi bagi peserta didik sekolah.

“Kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) merupakan fondasi utama pembangunan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Karena itu, BGN mendorong model SPPG yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan keluarga dan komunitas di sekitarnya,” tambah Mario.

Sebagai bagian dari penguatan kemandirian komunitas, inisiatif MBG berbasis komunitas di Desa Cisarua juga mengembangkan gerakan berkebun organik keluarga dan komunitas, peternakan ayam petelur yang dikelola ibu rumah tangga dan terintegrasi dengan kemandirian pakan ternak, ternak kambing perah, bioflok ikan, hingga tata boga komunitas dan rumah sinergi digital. Seluruh rantai pasok ini dirancang untuk mendukung operasional SPPG sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

BGN menilai bahwa peningkatan status gizi keluarga tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, edukasi pengelolaan keuangan keluarga menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas komunitas. Dalam konteks ini, Yayasan Nurani Dunia turut melibatkan perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, khususnya Program Kelas Khusus Internasional, untuk berkontribusi dalam edukasi ekonomi keluarga di tingkat mikro.

Kunjungan lapangan dilakukan untuk meninjau kebun organik komunitas dan keluarga, kebun pembibitan, serta lokasi pembangunan Gedung SPPG Cisarua. SPPG ini dirancang tidak hanya sebagai pusat produksi MBG, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan pemberdayaan, dengan bangunan artistik, kitchen set berkualitas, food tray bernomor, serta pendopo untuk konseling keluarga, senam ibu hamil, dan pelatihan tata boga.

“Model SPPG Cisarua menunjukkan bahwa pelayanan gizi dapat berjalan beriringan dengan edukasi, kemandirian pangan, dan penguatan ekonomi keluarga. Ini menjadi contoh pembelajaran bersama yang dapat direplikasi di wilayah lain, khususnya daerah terpencil,” tutup Mario.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional