BGN Gelar Kick-off Meeting Penguatan UKPBJ dan Bahas Kerja Sama dengan LKPP

Nomor: SIPERS-157/BGN/07/2025

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penguatan ini berfokus pada pelatihan dan uji kompetensi bagi personel BGN dan seluruh Komcad Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 31 Juli 2025.

Program ini menggunakan skema Swakelola Tipe Il, yang memungkinkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dalam pengembangan kapasitas SDM. Pelatihan dan uji kompetensi yang akan diberikan mencakup PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) Level 1 dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tipe C.

Uji kompetensi PBJ Level 1 akan dilaksanakan di beberapa titik lokasi. Pelaksanaan uji kompetensi akan mengikuti jadwal pelatihan. Untuk mempercepat program, durasi pelatihan PPK Tipe C disesuaikan. Untuk memastikan kelancaran program, waktu pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi akan disesuaikan dengan jam kerja personel SPPl agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.

Dalam rapat koordinasi, Kepala Biro BMN & PBJ, Ranto, menyampaikan “bahwa efektivitas pelatihan bagi SPPI menjadi prioritas. Oleh karena itu, saya berharap agar waktu pelaksanaan pelatihan tidak mengganggu jam kerja operasional di lapangan." Personel SPPI yang belum mendapatkan penempatan akan diusulkan untuk sementara ditempatkan di SPPG yang telah beroperasi, sambil menunggu kesiapan operasional masing-masing dapur.

Kegiatan Pendukung.

BGN juga telah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek), untuk membahas penyusunan bukti dukung kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Proaktif dan rencana aksi pemenuhan SDM PBJ bagi BGN. Agenda ini juga mencakup pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan LKPP. 

Menurut Direktur LKPP, Hermawan, menyampaikan “Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki urgensi tinggi karena merupakan lembaga negara dengan mandat prioritas langsung dari Presiden, serta dituntut untuk menghasilkan output secara cepat dan tepat. BGN menargetkan penyelesaian dokumen-dokumen yang belum lengkap."

Sejumlah variabel yang dibahas dalam bimtek meliputi:

Variabel Pengembangan SDM: Dokumen pendukung meliputi dokumentasi analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personel, serta evaluasi kinerja yang dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Standar 8 LPSE dapat digantikan dengan SOP Peningkatan Kompetensi dan Pakta Integritas jika belum terpenuhi.

Dokumen yang dibutuhkan dalam bimtek meliputi beberapa variabel. Untuk Manajemen Pengadaan, diperlukan penyusunan SOP dan Standar sesuai templat, serta Berita Acara atau notulensi pelaksanaan. Terkait Manajemen Penyedia, laporan dibuat menggunakan templat dari LKPP, disertai notulensi rapat dan dokumen Penilaian Kinerja Penyedia (PKP). Sementara itu, untuk Manajemen Kinerja, digunakan templat SOP dan Standar 15 LPSE. Terakhir, dokumen Manajemen Risiko sudah lengkap dan telah diserahkan kepada LKPP.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Swakelola, dan Kementerian PPN/Bappenas. Program ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program prioritas berjalan dengan baik, efisien, dan akuntabel.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional