BGN Ingatkan Risiko Distorsi Pelaksanaan MBG

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan adanya risiko distorsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila pemahaman terhadap tujuan dan nilai program tidak dijalankan secara utuh di lapangan. Distorsi tersebut berpotensi menggeser makna MBG dari kebijakan pembangunan manusia menjadi sekadar rutinitas administratif.

Peringatan ini sejalan dengan pembahasan dalam Buku Filosofi Pangan dan Politik Gizi – MBG dalam Perspektif Sosial-Budaya, yang menekankan bahwa kebijakan gizi tidak hanya rawan salah kelola secara teknis, tetapi juga dapat kehilangan makna sosial apabila diterjemahkan secara sempit oleh pelaksana.

BGN menilai bahwa perbedaan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan merupakan tantangan yang kerap muncul dalam program berskala nasional. Tanpa pemahaman yang sama mengenai filosofi dan tujuan MBG, implementasi berisiko tereduksi menjadi sekadar pemenuhan prosedur.

Dalam konteks MBG, distorsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyederhanaan standar, pengabaian konteks sosial-budaya, hingga pendekatan yang terlalu berorientasi pada efisiensi logistik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi dampak program terhadap pembentukan kebiasaan makan sehat anak.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Buku tersebut, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa MBG harus dijalankan sesuai dengan ruh kebijakan. “MBG bukan sekadar program distribusi makanan. Ketika maknanya dipersempit, dampak sosial dan pendidikannya akan hilang,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (16/1).

Hida menekankan pentingnya penyelarasan pemahaman di seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari perencana kebijakan hingga pelaksana di tingkat sekolah dan satuan layanan. Kesamaan persepsi dinilai menjadi kunci agar tujuan MBG tercapai secara utuh.

Pendekatan reflektif dan pengawasan berkelanjutan juga dipandang penting untuk mencegah penyimpangan arah kebijakan. Dengan demikian, MBG tetap berjalan sebagai program yang berorientasi pada kepentingan anak dan pembangunan jangka panjang.

Hida menambahkan bahwa kewaspadaan terhadap distorsi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas kebijakan publik. “Menjaga MBG tetap pada tujuan awalnya adalah bagian dari komitmen negara terhadap masa depan generasi,” jelasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional