BGN Ingatkan Risiko Menu Seragam dalam Program MBG

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan adanya risiko dalam penerapan menu seragam secara nasional pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan yang terlalu menyamaratakan dinilai berpotensi mengabaikan keragaman sosial, budaya, dan kebiasaan makan anak di berbagai daerah.

Peringatan tersebut sejalan dengan gagasan yang dibahas dalam Buku Filosofi Pangan dan Politik Gizi – MBG dalam Perspektif Sosial-Budaya, yang menempatkan MBG sebagai kebijakan publik multidimensi, tidak semata urusan distribusi pangan, tetapi juga relasi antara negara, masyarakat, dan budaya makan.

BGN menilai bahwa standar gizi nasional tetap diperlukan sebagai acuan, namun penerapannya perlu fleksibel dan kontekstual. Menu yang dipaksakan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lokal berisiko tidak diterima anak, sehingga tujuan pemenuhan gizi justru tidak tercapai secara optimal.

Selain itu, BGN menekankan bahwa MBG tidak boleh direduksi menjadi sekadar proyek logistik. Fokus berlebihan pada distribusi dan volume berisiko menggeser esensi program, yaitu memastikan anak mengonsumsi makanan bergizi yang aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Buku tersebut, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh kelancaran distribusi semata. “Program ini bukan hanya soal mengirim makanan ke sekolah, tetapi memastikan makanan tersebut benar-benar dimakan dan memberi manfaat gizi bagi anak,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (16/1).

Menurut Hida, pendekatan logistik yang tidak disertai pemahaman sosial-budaya dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari rendahnya tingkat konsumsi hingga meningkatnya sisa makanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemborosan dan menurunkan efektivitas program secara keseluruhan.

Oleh karena itu, BGN mendorong agar perencanaan MBG mengintegrasikan aspek gizi, budaya, dan manajemen layanan secara seimbang. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kondisi daerah serta mampu menjaga kualitas program dalam jangka panjang.

Hida menambahkan bahwa kebijakan gizi yang baik harus sensitif terhadap konteks sosial tempat kebijakan itu dijalankan. “Ketika MBG dipahami secara utuh, bukan hanya sebagai proyek logistik, program ini akan lebih berkelanjutan dan berdampak nyata bagi anak-anak,” katanya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional