BGN Perkuat Akuntabilitas MBG Selama Libur

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur akhir tahun dan libur sekolah. Penegasan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Libur Akhir Tahun 2025.

Melalui surat edaran tersebut, BGN memastikan bahwa meskipun terdapat penyesuaian mekanisme layanan selama libur sekolah, cuti bersama, dan hari libur nasional, seluruh proses distribusi MBG tetap dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melakukan pencatatan realisasi distribusi harian secara rinci, meskipun pengiriman dilakukan dengan mekanisme penggabungan paket atau penyesuaian jadwal.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa penguatan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.

“Penyesuaian layanan selama masa libur tidak boleh mengurangi aspek akuntabilitas. Karena itu, dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025 kami menegaskan kewajiban pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan distribusi MBG secara terperinci oleh SPPG,” ujar Hida di Jakarta, Senin (22/12).

Dalam pedoman tersebut juga ditegaskan bahwa penggabungan distribusi makanan (bundling) untuk maksimal tiga hari hanya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan, edukasi kepada penerima manfaat, serta pencatatan administrasi yang lengkap. Selain itu, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di tingkat wilayah memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Hida menambahkan bahwa penguatan akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan paket MBG benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak, terutama pada periode libur yang berpotensi menimbulkan celah pengawasan.

“Akuntabilitas adalah kunci keberlanjutan program. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan pengawasan berlapis, kami ingin memastikan bahwa MBG tetap berjalan sesuai standar, meskipun ritme layanan menyesuaikan kalender libur,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional