BGN Siapkan Protokol Khusus Jika Terjadi Insiden MBG

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan telah menyiapkan protokol khusus untuk penanganan kejadian menonjol atau insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Protokol ini disusun sebagai langkah antisipatif guna menjaga keselamatan penerima manfaat serta memastikan respons cepat dan terukur jika terjadi situasi tidak diinginkan.

Protokol penanganan insiden mencakup mekanisme pelaporan berjenjang, langkah penghentian sementara layanan bila diperlukan, serta koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesehatan dan keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap potensi risiko dapat ditangani secara cepat dan transparan.

Ketentuan penanganan insiden tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, yang mengatur mekanisme kesiapsiagaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan kesiapsiagaan menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan MBG. “BGN menyiapkan protokol penanganan insiden sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan kesehatan penerima manfaat Program MBG,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Hida, pendekatan antisipatif lebih diutamakan dibandingkan penanganan reaktif. Dengan protokol yang jelas, seluruh pelaksana di lapangan memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi situasi darurat atau kejadian menonjol.

Selain untuk menjaga keselamatan, protokol ini juga bertujuan melindungi kepercayaan publik terhadap Program MBG. Penanganan yang cepat dan terukur dinilai penting agar tidak menimbulkan kepanikan maupun informasi yang keliru di masyarakat.

“Setiap kejadian akan ditangani secara profesional, terbuka, dan sesuai prosedur agar pelaksanaan MBG tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

BGN memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memahami dan menerapkan protokol tersebut melalui sosialisasi dan pembekalan berkala. Evaluasi juga dilakukan untuk memperbaiki sistem penanganan risiko secara berkelanjutan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional