BGN Soroti Tantangan Nyata Pembangunan Gizi Nasional
Nomor: SIPERS-44E/BGN/01/2026
Berita • 21 Januari 2026
Sumber:
Doc. Biro Hukum dan HumasJakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pembangunan gizi nasional masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari rendahnya pemahaman gizi masyarakat, tingginya stunting, ketimpangan akses pangan, hingga perubahan pola makan modern yang memicu masalah gizi ganda. Hal tersebut disampaikan dalam talk show Pekan Gizi 2026 yang mengangkat tema Tantangan dan Permasalahan Gizi Nasional sebagai bagian dari penguatan literasi gizi masyarakat.
Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Ir. Dodi Iswar, PhD menyebut bahwa hambatan terbesar bukan semata ketersediaan pangan, melainkan pemahaman dan perilaku.
“Tantangan pertama sebenarnya adalah pemahaman gizi. Ini harus dipahami seluruh stakeholder, dari pembuat kebijakan sampai keluarga, karena gizi menentukan kualitas bangsa menuju 2045,” ujarnya.
Ia menjelaskan, stunting masih menjadi isu besar karena bersifat intergenerasi dan tidak cukup ditangani melalui intervensi kesehatan semata. Perbaikan sanitasi, lingkungan, ekonomi keluarga, dan pola konsumsi juga berperan besar.
“Intervensi gizi spesifik kontribusinya hanya sekitar 30–40 persen. Sisanya ditentukan faktor sensitif seperti sanitasi, keamanan pangan, dan perilaku masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, perubahan gaya hidup turut memicu gizi ganda, di mana kekurangan gizi dan obesitas terjadi bersamaan akibat konsumsi makanan instan dan rendah literasi gizi.
“Makanan tidak sehat itu murah dan mudah diakses. Kalau masyarakat tidak paham kandungan gizinya, risiko obesitas dan penyakit tidak menular meningkat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa program gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan respons saat masalah sudah muncul.
“Kalau menunggu anak sakit atau anemia baru diintervensi, itu sudah terlambat. Gizi harus dijaga sejak awal dan dilakukan konsisten,” tegas Ir. Dodi.
Melalui Pekan Gizi 2026, BGN terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional