Dapur Tanpa Limbah: Ekonomi Sirkular Dijalankan di SPPG Dulomo Utara

Gorontalo — Aktivitas pengolahan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dulomo Utara tidak berhenti pada penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari itu, SPPG ini menerapkan konsep ekonomi sirkular, yakni mengelola limbah dengan memanfaatkan kembali sehingga meminimalkan sisa buangan.

Minyak jelantah hasil proses pengolahan makanan di SPPG Dulomo Utara tidak dibuang, melainkan dikumpulkan untuk didaur ulang. Sementara itu, sisa makanan yang tidak layak konsumsi manusia dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang selanjutnya kembali mendukung rantai pangan lokal. Pola ini membentuk siklus berkelanjutan yang menghubungkan layanan gizi, lingkungan, dan ekonomi masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan Humas saat meninjau SPPG Dulomo Utara

Pendekatan tersebut menjadikan SPPG Dulomo Utara tidak hanya berfungsi sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai ruang edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan limbah dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan Program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menilai praktik ekonomi sirkular di SPPG Dulomo Utara sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan MBG.

“Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab. Praktik pemanfaatan kembali limbah di SPPG Dulomo Utara menunjukkan pendekatan keberlanjutan yang sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Hida di Gorontalo, Sabtu (20/12).

Menurutnya, pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan layanan gizi mencerminkan penguatan tata kelola SPPG di tingkat daerah.

Hida menambahkan bahwa BGN mendorong inovasi yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.

“Ekonomi sirkular yang diterapkan di SPPG Dulomo Utara memperlihatkan bahwa layanan gizi dapat memberi manfaat berlapis, menjaga lingkungan, mendukung ekosistem pangan lokal, sekaligus mengedukasi masyarakat. Praktik seperti ini layak menjadi contoh dan direplikasi,” jelasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional