Dinkes Daerah Jadi Garda Depan Keamanan MBG

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah dan Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran tersebut menjadi bagian penting dari sistem nasional yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketentuan ini mengacu pada Keputusan Kepala BGN RI NO. 52.2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada SPPG. Dalam pedoman tersebut, Dinkes dan Puskesmas berperan dalam pembinaan, pengawasan, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi SPPG sesuai kewenangan daerah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif daerah menjadi kunci keberhasilan pengawasan keamanan pangan MBG. “BGN tidak bekerja sendiri. Dinas Kesehatan dan Puskesmas di daerah menjadi ujung tombak yang memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di lapangan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (26/6).

Melalui mekanisme ini, daerah melakukan penilaian langsung terhadap kondisi higiene dan sanitasi SPPG, sekaligus memberikan pendampingan teknis agar standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. Pendekatan tersebut memungkinkan pengawasan berjalan lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Hida menambahkan, kolaborasi pusat–daerah juga memperkuat prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan MBG. “Dengan pembagian peran yang jelas, pengawasan keamanan pangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh daerah,” katanya.

Peran aktif Dinkes dan Puskesmas ini sekaligus mendorong keseragaman standar nasional tanpa mengabaikan karakteristik lokal. Dengan demikian, kualitas dan keamanan pangan MBG dapat dijaga secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional