Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Melalui Rakernis 2026

Bali — Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Tahun 2026 pada 12–13 Februari 2026 di Bali sebagai langkah strategis memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M. ini menjadi forum konsolidasi kinerja antara pusat dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah III dalam menyelaraskan target, tata kelola, serta langkah implementatif Tahun Anggaran 2026.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, S.P., M.AP., dalam laporannya menegaskan bahwa Rakernis dirancang sebagai forum evaluasi menyeluruh sekaligus perumusan langkah konkret berbasis target dan capaian kinerja. Ia menyampaikan bahwa dengan cakupan wilayah dan volume kegiatan yang terus meningkat, diperlukan penguatan organisasi, penyelarasan kebijakan, serta peningkatan kapasitas pelaksana agar program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rakernis yang diikuti oleh 42 peserta dari unsur Kepala KPPG, Kasubag TU KPPG Wilayah III, Biro Umum dan Keuangan, Biro Pengelolaan BMN dan PBJ, Biro SDMO, serta jajaran kedeputian bidang penyediaan dan penyaluran tersebut memfokuskan pembahasan pada pemetaan kebutuhan anggaran berbasis kinerja, penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan strategis, perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut Tahun 2026, serta penguatan aspek keuangan, sumber daya manusia, organisasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dalam keynote speech-nya, Deputi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menjadi investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan pembangunan SDM, kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa MBG merupakan instrumen penting dalam pencegahan stunting, penguatan ketahanan gizi, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah.

Sebagai bentuk penguatan teknis dan kepatuhan terhadap standar layanan, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memaparkan standar higiene dan sanitasi, serta dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyampaikan evaluasi dan optimalisasi kepesertaan tenaga kerja di Wilayah III. Kolaborasi lintas sektor ini mempertegas komitmen Direktorat Wilayah III dalam menjaga kualitas layanan, keselamatan kerja, serta kepatuhan regulasi dalam penyediaan makanan bergizi.

Melalui diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD), seluruh peserta merumuskan action plan Tahun 2026 guna membangun mekanisme koordinasi yang lebih solid antara Direktorat Wilayah III dan KPPG. Penataan SDM, penguatan peran SPPI dan Kepala SPPG, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta optimalisasi BMN menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi operasional program.

Menutup arahannya, Deputi menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. “Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar,” tegas Suardi (12/02).

Melalui penyelenggaraan Rakernis ini, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penyediaan dan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional