Epidemiologi UGM Soroti Pentingnya HACCP Cegah Risiko Insiden Keamanan Pangan MBG

Jakarta - Pakar Epidemiologi sekaligus Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM, Citra Indriani, menjelaskan bahwa pendekatan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) menjadi instrumen penting dalam mencegah potensi kontaminasi dan keracunan pangan, terutama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HACCP, lanjut dia, memungkinkan identifikasi titik-titik kritis dalam rantai penyediaan makanan sehingga dapat dikendalikan secara sistematis. Hal tersebut disampaikannya dalam BGN Talks bertemakan “Peran Epidemiologi dalam Program MBG: Strategi, Tantangan, dan Solusi”, Jakarta, Sabtu (29/11).

"Jadi dari beberapa mengikuti hasil dari investigasi yang dilakukan memang ada istilah HACCP. Itu adalah untuk memastikan titik-titik kritis kontaminasi yang kemudian kita bisa kendalikan sehingga potensi keracunan pangan itu bisa diminimalkan," kata dia.

Ia menilai bahwa beberapa kejadian insiden di lapangan menunjukkan masih adanya titik kritis dan titik kendali yang belum dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menjadi catatan khusus mengingat kapasitas produksi di dapur MBG yang bisa mencapai 3.000an porsi setiap hari.

"Di situ kami melihat bahwa ketika satu SPPG mengalami suatu kejadian, ada poin-poin titik kritis dan titik kendali yang tidak terkelola dengan baik. Kalau kita lihat sebetulnya menyediakan sekitar 3.000 porsi itu sebetulnya cukup besar juga," ungkap Citra.

Citra juga membandingkan proses penyediaan makanan MBG dengan pengalaman institusi lain seperti rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang lebih terbiasa mengelola makanan dalam jumlah besar. Menurutnya, pengendalian titik kritis seharusnya dapat diterapkan dengan optimal di lingkungan SPPG.

"Ada juga pengalaman yang di-setting yang bukan SPPG, tapi juga rumah sakit, lapas, mereka punya pengalaman menyediakan (makanan) dalam jumlah yang besar dan hal-hal tersebut sebetulnya bisa dikendalikan titik-titik kritis itu," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasi petunjuk teknis yang sudah tersedia.

"Jadi, saya kira bagaimana implementasi mungkin dari sisi juknis sudah ada yang tertulis bahwa titik-titik kritis itu harus diidentifikasi. Kalau sudah diidentifikasi bagaimana itu bisa dikendalikan. Mungkin yang jadi tantangan itu adalah bagaimana diimplementasikan. Karena yang mengimplementasikan tidak hanya satu atau dua orang, tidak hanya leader SPPG itu saja. Mulai dari juru masaknya sampai ke cleaning service-nya pun perlu menerapkan," papar Citra.

Citra menilai peran supervisi di seluruh SPPG perlu diperkuat untuk memastikan setiap unit menerapkan standar yang telah ditetapkan. Dengan kepatuhan yang konsisten, ia yakin kualitas dan keamanan makanan MBG dapat terjaga.

"Peran supervisi saya kira juga perlu dikuatkan untuk bisa memastikan bahwa semua SPPG itu mengikuti pola standar yang sudah ditetapkan. Kalau itu diikuti dan dijalankan dengan baik, saya kira kita bisa mencegah dan memberikan MBG yang aman untuk anak-anak," ujarnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional