Berita

/

Berita

/

Kecamatan dengan Siswa Terbanyak Jadi Prioritas SPPG MBG

Kecamatan dengan Siswa Terbanyak Jadi Prioritas SPPG MBG

Nomor: SIPERS-48E/BGN/01/2026

Berita 22 Januari 2026

picture-Kecamatan dengan Siswa Terbanyak Jadi Prioritas SPPG MBG

Jakarta— Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kecamatan dengan jumlah peserta didik terbanyak sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan layanan gizi menjangkau sasaran secara efektif dan tepat guna.

Penetapan prioritas wilayah tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, yang menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dalam pembangunan dan operasional SPPG.

Penentuan lokasi SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan jumlah siswa, sebaran satuan pendidikan, serta kebutuhan layanan gizi di masing-masing kecamatan. Dengan pendekatan berbasis data tersebut, pembangunan SPPG diharapkan mampu melayani penerima manfaat dalam skala besar secara optimal dan berkelanjutan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa pendekatan berbasis data kependidikan menjadi bagian penting dalam perencanaan MBG. “Kecamatan dengan jumlah siswa yang tinggi menjadi prioritas agar layanan MBG dapat menjangkau penerima manfaat secara maksimal dan efisien,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Hida, kebijakan tersebut juga bertujuan mendukung proses belajar peserta didik melalui pemenuhan gizi yang memadai. Asupan gizi yang cukup dinilai berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi, kesehatan, dan kualitas pembelajaran anak.

Selain mempertimbangkan jumlah siswa, BGN juga memperhitungkan kapasitas layanan dan akses distribusi agar operasional SPPG dapat berjalan lancar. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan tanpa mengesampingkan kualitas.

“Prioritas wilayah padat siswa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan melalui intervensi gizi yang terencana,” tambah Hida.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional