Ketahanan Pangan Harus Berbasis Budaya Lokal

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan nasional tidak dapat diseragamkan dan harus dibangun berbasis budaya serta kearifan lokal di masing-masing daerah. Prinsip tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran dalam buku “Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal: Jalan Lain untuk Program Makan Bergizi Gratis”, yang menjadi rujukan konseptual penguatan kebijakan pangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Buku tersebut menyoroti kelemahan pendekatan one-size-fits-all dalam kebijakan pangan yang dinilai kurang adaptif terhadap keragaman geografis, budaya, dan sumber daya lokal Indonesia. Pendekatan seragam dianggap berisiko mengabaikan potensi pangan daerah yang justru menjadi kekuatan ketahanan pangan nasional.

BGN menilai bahwa setiap wilayah memiliki sistem pangan, pola konsumsi, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pangan yang efektif harus memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan solusi sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masing-masing.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, selaku penanggung jawab buku, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun dengan pendekatan tunggal. “Ketahanan pangan tidak bisa diseragamkan. Setiap daerah memiliki budaya dan sistem pangan yang perlu dihormati dan dijadikan dasar kebijakan,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Hida, pendekatan berbasis budaya lokal memungkinkan kebijakan pangan berjalan lebih berkelanjutan dan diterima masyarakat. Selain menjaga relevansi program, pendekatan ini juga memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.

Dalam konteks Program MBG, kebijakan yang adaptif dinilai memungkinkan menu sekolah disesuaikan dengan kebiasaan makan dan potensi pangan setempat tanpa mengabaikan standar gizi nasional. Dengan demikian, MBG dapat dijalankan lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik.

Hida menambahkan bahwa perubahan paradigma kebijakan pangan menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang tangguh. “Selama kita masih memaksakan satu model untuk semua daerah, ketahanan pangan akan selalu rentan. Kearifan lokal justru memberi solusi yang lebih kontekstual,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional