KPPG Pantau Ketat Pelayanan MBG Selama Libur

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur akhir tahun dan libur sekolah tetap berada dalam pengawasan ketat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berlapis. Ketentuan ini ditegaskan dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG pada Libur Akhir Tahun 2025, yang menjadi acuan operasional seluruh satuan pelaksana di lapangan.

Melalui surat edaran tersebut, BGN menugaskan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian mekanisme layanan—baik pengaturan jadwal, penggabungan distribusi (bundling), maupun alternatif titik distribusi—tetap memenuhi prinsip ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan ketertiban administrasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa peran KPPG menjadi krusial dalam menjaga kualitas layanan MBG di tengah perubahan ritme operasional selama libur.

“Selama masa libur, ritme pelayanan memang menyesuaikan, tetapi pengawasan justru diperkuat. KPPG kami minta melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif agar seluruh pelaksanaan MBG tetap sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Hida di Jakarta, Senin (22/12).

Dalam pedoman tersebut juga ditegaskan bahwa KPPG wajib memastikan SPPG tetap melakukan pencatatan realisasi distribusi harian secara rinci, meskipun pengiriman fisik dilakukan secara gabungan untuk beberapa hari. Setiap proses distribusi harus disertai dokumentasi serah terima, daftar penerima manfaat yang terverifikasi, serta laporan penggunaan biaya operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hida menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi berlapis ini dirancang untuk menutup potensi celah pengawasan yang dapat muncul selama periode libur panjang.

“Pengawasan berlapis memastikan bahwa setiap paket MBG benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak dan seluruh prosesnya tercatat dengan baik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan sesuai standar,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional