MBG Bukan Sekadar Kalori, Tapi Pembentuk Martabat Anak

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan kalori anak, melainkan sebagai intervensi sosial yang sarat makna. Di balik sepiring makanan yang disajikan di sekolah, MBG memuat pesan tentang bagaimana negara menghargai martabat, identitas, dan masa depan generasi penerus.

Pandangan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam Buku Filosofi Pangan dan Politik Gizi – MBG dalam Perspektif Sosial-Budaya, yang mengulas MBG tidak hanya dari sisi teknis gizi, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang beririsan dengan budaya, nilai sosial, serta dinamika masyarakat.

Badan Gizi Nasional (BGN) menilai bahwa makanan yang dikonsumsi anak di sekolah merupakan bagian dari proses pembentukan karakter dan identitas. Piring makan anak bukan sekadar wadah pangan, melainkan “teks sosial” yang merefleksikan nilai, kebijakan, serta cara negara hadir dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

Dalam kerangka tersebut, MBG diposisikan sebagai sebuah gerakan budaya. Program ini diharapkan mampu membangun kedekatan antara gizi, selera, dan konteks sosial, sehingga makanan yang disajikan tidak hanya sehat, tetapi juga akrab dan bermakna bagi anak.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Buku tersebut, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat diukur semata dari angka kecukupan gizi. “Makanan yang diberikan kepada anak adalah bentuk penghormatan negara terhadap martabat mereka. Karena itu, MBG harus dipandang sebagai investasi sosial dan budaya, bukan sekadar program distribusi pangan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (17/1).

Lebih jauh, BGN melihat bahwa MBG memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas pangan anak sejak dini. Melalui menu yang selaras dengan konteks sosial-budaya, anak-anak dikenalkan pada pangan yang tidak hanya bernilai gizi, tetapi juga mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap makanan yang dikonsumsi, sekaligus membentuk hubungan yang lebih sehat antara anak, pangan, dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, MBG tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mendidik dan memanusiakan.

Hida menambahkan bahwa cara pandang ini menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan gizi nasional. “Ketika pangan dipahami sebagai bagian dari budaya dan identitas, kebijakan gizi akan lebih berkelanjutan serta diterima oleh masyarakat,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional