MBG Diperkuat agar Berjalan Lintas Pemerintahan

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat ketahanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan konsisten lintas waktu dan lintas pemerintahan melalui penerbitan pedoman teknis tata kelola di wilayah terpencil. Pendekatan ini menegaskan bahwa Program MBG dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang tidak bergantung pada perubahan dinamika politik.

Penguatan ketahanan kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi landasan hukum untuk memastikan keberlangsungan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan gizi nasional.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pedoman teknis MBG disusun untuk menjaga kesinambungan program. Menurutnya, kejelasan tata kelola menjadi instrumen penting agar kebijakan gizi tetap berjalan stabil meski terjadi perubahan pemerintahan.

“Pedoman teknis ini dirancang untuk memastikan Program MBG memiliki ketahanan kebijakan, sehingga dapat dijalankan secara konsisten lintas pemerintahan dan lintas periode,” ujar Hida di Jakarta, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, penguatan sistem dan standar tata kelola menjadi kunci agar Program MBG tidak bersifat temporer. Dengan kerangka kerja yang jelas dan terukur, pelaksanaan program dapat terus dilanjutkan tanpa bergantung pada perubahan kebijakan jangka pendek.

Pedoman teknis ini mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis sebagai upaya menjaga keberlanjutan Program MBG. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi MBG sebagai kebijakan publik yang stabil dan berjangka panjang.

“Keputusan ini menegaskan komitmen BGN untuk menjaga Program MBG sebagai kebijakan gizi yang berkelanjutan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional