MBG Diperkuat Agar Tepat Sasaran di Wilayah Terpencil

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pedoman teknis tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memastikan kebijakan gizi tidak berhenti pada tataran aturan, tetapi berdampak nyata hingga ke wilayah pelosok. Pendekatan ini menjadi kunci agar Program MBG berjalan lebih tepat sasaran dan efektif di lapangan.

Penegasan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31670 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi landasan hukum dalam mengarahkan pelaksanaan MBG agar selaras antara kebijakan, implementasi, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pedoman teknis MBG disusun dengan orientasi hasil. Menurutnya, keberhasilan program diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata anak-anak di wilayah terpencil.

“Pedoman teknis ini memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak hanya patuh aturan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata dan tepat sasaran bagi penerima manfaat di wilayah terpencil,” ujar Khairul Hidayati di Jakarta, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, pengaturan tata kelola yang jelas menjadi instrumen penting untuk menjembatani kebijakan dengan implementasi di lapangan. Dengan acuan teknis yang terukur, pelaksana program memiliki panduan yang konkret dalam menjalankan MBG sesuai kondisi wilayah.

Pedoman teknis ini juga memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar Program MBG benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan. Melalui pendekatan tersebut, potensi ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Keputusan ini menegaskan komitmen BGN agar Program MBG memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh anak-anak di pelosok,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional