MBG Dirancang dengan Sistem, Audit, dan Evaluasi Ketat
Nomor: SIPERS-118G/BGN/06/2025
Berita • 26 Juni 2025
Sumber:
Doc. Biro Hukum dan Humas BGNJakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang bukan sebagai program coba-coba, melainkan sebagai kebijakan yang dibangun dengan sistem, audit, dan evaluasi yang ketat serta berbasis pendekatan ilmiah. Setiap aspek pengelolaan pangan dalam MBG disusun untuk memastikan keamanan, mutu, dan keberlanjutan program.
Perancangan sistem tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN RI NO. 52.2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada SPPG. Pedoman ini menempatkan analisis risiko, standar higiene, dan mekanisme pengawasan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan pangan MBG, bukan sekadar asumsi atau praktik tanpa dasar ilmiah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pendekatan ilmiah menjadi landasan utama dalam memastikan keamanan pangan MBG. “BGN menyusun MBG dengan sistem yang jelas, mulai dari analisis potensi risiko pangan, penerapan standar, hingga audit dan evaluasi berkala. Ini menunjukkan bahwa MBG dirancang secara matang dan bertanggung jawab,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (26/6).
Melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), setiap SPPG diwajibkan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya pangan secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan pencegahan dilakukan sejak awal, bukan menunggu masalah terjadi.
Hida menambahkan, audit dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh standar yang ditetapkan benar-benar dijalankan di lapangan. “Dengan audit yang terukur dan evaluasi berkelanjutan, BGN dapat memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG tetap terjaga dalam jangka panjang,” katanya.
Pendekatan berbasis sains ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai kritik publik terkait pelaksanaan MBG. Dengan sistem yang transparan dan dapat diuji, MBG ditempatkan sebagai kebijakan gizi yang dirancang secara profesional dan akuntabel.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional