MBG Dorong Peran Komunitas Lokal dalam Pemenuhan Gizi

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan pedoman teknis tata kelola di wilayah terpencil. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari ekosistem program gizi nasional, bukan sekadar penerima manfaat.

Penguatan peran komunitas tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31670 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi landasan hukum dalam membangun tata kelola MBG yang berorientasi pada dampak sosial dan partisipasi masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh keterlibatan aktif komunitas di tingkat lokal. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar program gizi benar-benar membumi.

“Pedoman teknis ini mendorong peran komunitas lokal sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG, sehingga kebijakan gizi dapat berjalan lebih dekat dengan kebutuhan dan realitas masyarakat,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, komunitas lokal memiliki pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayahnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pelaksanaan MBG diharapkan lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan di wilayah terpencil.

Pedoman teknis ini juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari dampak sosial kebijakan gizi. Melalui keterlibatan komunitas, Program MBG tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif dan kepedulian sosial terhadap pemenuhan gizi.

“Keputusan ini menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan tanggung jawab bersama, di mana komunitas lokal memiliki peran strategis dalam memastikan manfaat Program MBG dirasakan secara nyata,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional