MBG Instrumen Keadilan Sosial bagi Anak

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam pemenuhan hak anak atas pangan bergizi. Program ini dirancang untuk memastikan seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan wilayah, memperoleh akses yang setara terhadap makanan sehat dan layak.

Penegasan tersebut sejalan dengan gagasan yang diangkat dalam Buku Filosofi Pangan dan Politik Gizi – MBG dalam Perspektif Sosial-Budaya, yang memandang pangan sebagai hak dasar sekaligus hak budaya yang melekat pada setiap anak. Buku ini menempatkan MBG sebagai kebijakan publik yang berperan dalam menjembatani ketimpangan sosial dan gizi di masyarakat.

BGN menilai bahwa perbedaan kondisi geografis dan sosial ekonomi masih menjadi tantangan dalam pemenuhan gizi anak di berbagai daerah. Melalui MBG, negara hadir untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah dengan keterbatasan akses tetap mendapatkan layanan gizi yang setara.

Dalam konteks tersebut, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan, melainkan sebagai upaya sistematis untuk mendorong pemerataan gizi antarwilayah. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas gizi yang selama ini berdampak pada ketimpangan kualitas tumbuh kembang anak.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Buku tersebut, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari keadilan sosial. “Setiap anak berhak atas makanan bergizi, aman, dan layak, terlepas dari di mana mereka tinggal. MBG adalah wujud kehadiran negara untuk menjamin hak tersebut,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (17/1).

Hida juga memandang bahwa pangan memiliki dimensi budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pangan bergizi perlu dilakukan dengan pendekatan yang menghormati konteks sosial dan budaya setempat.

Pendekatan berbasis keadilan sosial ini diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antarwilayah. Ketika anak-anak mendapatkan hak gizi yang setara, fondasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dapat dibangun secara lebih kokoh.

Hida menambahkan bahwa MBG dirancang sebagai kebijakan jangka panjang untuk menutup kesenjangan gizi nasional. “Keadilan sosial dalam pemenuhan gizi anak adalah investasi bangsa. Dengan MBG, kita berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional