MBG Investasi Jangka Panjang SDM

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dirancang sebagai program sementara, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pandangan ini menjadi salah satu gagasan utama dalam buku “Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal: Jalan Lain untuk Program MBG”, yang menjadi rujukan konseptual penguatan kebijakan MBG.

Buku tersebut menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai fondasi strategis pembangunan manusia. MBG dipandang sebagai intervensi negara yang berorientasi pada masa depan, dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang.

BGN menilai bahwa keberhasilan pembangunan SDM tidak dapat dilepaskan dari kualitas gizi sejak usia dini. Oleh karena itu, MBG dirancang untuk menjawab tantangan struktural dalam pembangunan manusia, bukan sekadar merespons kebutuhan jangka pendek.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, selaku penanggung jawab buku, menegaskan bahwa MBG harus dipahami sebagai kebijakan strategis negara. “Program Makan Bergizi Gratis bukan program sementara, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Hida, pendekatan berbasis kearifan lokal dalam MBG juga memperkuat keberlanjutan program. Dengan melibatkan sistem pangan lokal, MBG tidak hanya menjaga kualitas gizi, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, MBG dinilai memiliki efek lintas sektor, mulai dari peningkatan partisipasi belajar anak, penguatan kesehatan masyarakat, hingga pengurangan beban sosial di masa depan. Dampak ini menjadikan MBG sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional.

Hida menambahkan bahwa perubahan cara pandang terhadap MBG menjadi kunci keberhasilannya. “Ketika MBG dilihat sebagai investasi SDM, maka konsistensi kebijakan dan komitmen jangka panjang menjadi keharusan,”tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional