MBG Jadi Penggerak Ekonomi dan Kedaulatan Pangan

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang tidak hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi dan penguatan kedaulatan pangan nasional. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku “Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal: Jalan Lain untuk Program MBG”, yang menjadi rujukan konseptual pengembangan kebijakan MBG.

Buku tersebut menempatkan MBG sebagai bagian dari sistem pangan nasional yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Melalui pendekatan ini, MBG diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa dan memperkuat kemandirian pangan dari tingkat lokal hingga nasional.

BGN menilai pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok MBG dapat membuka peluang ekonomi baru di daerah. Selain memperluas akses pasar bagi produsen lokal, skema ini juga dinilai mampu memangkas mata rantai distribusi pangan yang selama ini kurang efisien.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, selaku penanggung jawab buku, menegaskan bahwa MBG memiliki peran strategis di luar aspek pemenuhan gizi. “Program MBG bukan sekadar membagi makanan, tetapi dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Hida, pendekatan home-grown dalam pelaksanaan MBG membuat program ini lebih adaptif dan tahan terhadap tekanan eksternal, seperti krisis pangan global dan gangguan rantai pasok internasional. Dengan mengandalkan sumber pangan domestik, keberlanjutan program dinilai lebih terjamin.

Selain itu, penguatan rantai pasok lokal melalui MBG juga dipandang mampu meningkatkan nilai tambah produk pangan daerah. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Hida menambahkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah. “Ketika rantai pasok dibangun dari desa dan dikelola secara berkeadilan, MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus fondasi kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional