MBG Naik Kelas, BGN Konsolidasikan Program hingga Wilayah Terluar

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengonsolidasikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional dengan memperluas penerapan standar tata kelola hingga wilayah terpencil dan terluar. Langkah ini menandai transisi penting Program MBG dari tahap implementasi awal menuju fase konsolidasi kebijakan yang lebih terstruktur dan seragam.

Konsolidasi tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi penerapan standar tata kelola MBG yang berlaku secara nasional, sekaligus memastikan kualitas program tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa fase konsolidasi diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG agar berjalan lebih terintegrasi. Menurutnya, standardisasi tata kelola menjadi kunci dalam menjaga mutu program, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Program MBG saat ini memasuki fase konsolidasi nasional, sehingga diperlukan standar tata kelola yang jelas dan seragam agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga hingga wilayah terluar,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, pedoman teknis tersebut disusun untuk menyelaraskan pelaksanaan MBG di berbagai daerah tanpa mengabaikan karakteristik wilayah terpencil. Dengan kerangka standar yang sama, setiap pelaksana program memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman teknis ini mengatur berbagai aspek tata kelola MBG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan. Standardisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas program sekaligus memastikan penerima manfaat memperoleh layanan gizi dengan kualitas yang setara di seluruh wilayah.

“Keputusan ini menegaskan komitmen BGN untuk menjaga konsistensi dan kualitas Program MBG secara nasional, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata, termasuk di wilayah terpencil dan terluar,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional