MBG Wilayah Terpencil Masuk Strategi Pembangunan Manusia Nasional

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil merupakan bagian integral dari strategi pembangunan manusia nasional. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi sebagai kebijakan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Penegasan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG yang selaras dengan agenda pembangunan manusia dan penguatan kualitas generasi masa depan bangsa.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, MBG di wilayah terpencil dirancang sebagai bagian dari kebijakan lintas sektor yang mendukung agenda pembangunan nasional.

“Program MBG di wilayah terpencil tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi masa depan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (29/1).

Ia menjelaskan, intervensi gizi yang dilakukan sejak usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas masyarakat. Dengan menempatkan MBG dalam kerangka pembangunan manusia, BGN memastikan program ini memberikan manfaat strategis bagi pembangunan nasional.

Pedoman teknis ini mengatur tata kelola MBG secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah terpencil. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mendukung keterpaduan kebijakan gizi dengan agenda pembangunan di sektor lain.

“Keputusan ini menegaskan komitmen BGN untuk menjadikan Program MBG sebagai instrumen strategis pembangunan manusia, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi bangsa,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional