Menu MBG Cerminkan Identitas Pangan Nusantara

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki makna, martabat, dan mencerminkan identitas pangan Nusantara. Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam buku “Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal: Jalan Lain untuk Program MBG”, yang menjadi rujukan konseptual penguatan kebijakan MBG.

Buku tersebut menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam memandang pangan, dari sekadar komoditas konsumsi menjadi bagian dari identitas budaya dan instrumen pendidikan. Menu sekolah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman generasi muda terhadap kekayaan pangan lokal Indonesia.

BGN menilai pendekatan pangan yang seragam berpotensi mengikis identitas dan kearifan lokal. Karena itu, MBG diarahkan agar mampu menghadirkan menu yang relevan dengan budaya setempat, tanpa mengabaikan prinsip gizi seimbang dan standar keamanan pangan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, selaku penanggung jawab buku, menegaskan bahwa menu MBG harus dipahami sebagai bagian dari pembentukan nilai. “Menu dalam Program MBG tidak boleh hanya mengenyangkan, tetapi juga bermakna dan bermartabat, serta mencerminkan identitas pangan Nusantara,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Hida, pengenalan pangan lokal melalui menu sekolah merupakan bentuk edukasi sejak dini yang penting bagi anak-anak. Melalui MBG, peserta didik diharapkan tidak hanya mengenal cita rasa lokal, tetapi juga memahami nilai budaya dan keberlanjutan di balik pangan yang mereka konsumsi.

Pendekatan ini dinilai sejalan dengan upaya membangun kedaulatan pangan nasional. Ketika masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kedekatan dengan pangan lokal, maka ketergantungan pada pangan impor dan sistem pangan seragam dapat dikurangi secara bertahap.

Hida menegaskan bahwa perubahan paradigma pangan menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang berdaulat. “Tanpa perubahan cara pandang terhadap pangan, sulit bagi kita untuk membangun kedaulatan pangan yang berakar pada budaya dan kekuatan bangsa sendiri,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional