Berita

/

Berita

/

Pakar Epidemiologi sebut Insiden Keamanan Pangan Sudah Tinggi Sebelum Adanya Program MBG

Pakar Epidemiologi sebut Insiden Keamanan Pangan Sudah Tinggi Sebelum Adanya Program MBG

Nomor: SIPERS-363A/BGN/11/2025

Berita 29 November 2025

picture-Pakar Epidemiologi sebut Insiden Keamanan Pangan Sudah Tinggi Sebelum Adanya Program MBG

Jakarta - Pakar Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani, mengungkapkan bahwa kasus keamanan pangan masih menjadi salah satu wabah yang paling sering terjadi pada anak-anak di Indonesia.


Bahkan, tren insiden keamanan pangan sudah tinggi sejak sebelum hadirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut ia kemukakan dalam BGN Talks bertemakan “Peran Epidemiologi dalam Program MBG: Strategi, Tantangan, dan Solusi”, Jakarta, Sabtu (29/11).


"Itu dari waktu ke waktu kita punya report untuk keracunan pangan. Bahkan sebelum MBG, itu trennya dibandingkan dengan penyakit yang lain keracunan makanan lebih tinggi," katanya.


Ia mencontohkan laporan kejadian luar biasa (KLB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang banyak terjadi saat penyelenggaraan hajatan atau kegiatan masyarakat lainnya. Situasi ini, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar masyarakat dapat meningkatkan higienitas, sanitasi, hingga cara pengolahan makanan.


"Salah satu praktik yang baik berdasarkan hasil yang dikerjakan di katering-katering itu mereka saat ini dalam box-nya sudah menuliskan ini tidak boleh dikonsumsi di jam sekian bahkan ada yang tidak boleh dibawa pulang. Karena ketika dibawa pulang, ada risiko bakteri berkembang," ujar Citra.


Menurut standar epidemiologi, keracunan pangan dikategorikan sebagai KLB apabila dua orang mengonsumsi pangan yang sama dan mengalami gejala serupa.


Lalu, Citra menyebut investigasi KLB keamanan pangan dilakukan bukan bertujuan menyalahkan pihak tertentu. Yang terpenting adalah memastikan penyedia pangan tidak mengulangi kesalahan yang sama.


Ia mengungkapkan terdapat kasus berulang di beberapa wilayah yang ternyata disebabkan oleh penyedia bahan baku atau pemasok (supplier) yang berbeda dan tidak memenuhi standar sanitasi. Di wilayah lain, kasus berulang ditemukan akibat komponen pengolahan yang tidak higienis.


Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional