SPPG MBG Tak Bisa Berjalan Tanpa Standar Keamanan

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat beroperasi tanpa pemenuhan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Standar tersebut menjadi syarat utama operasional layanan, bukan sekadar pelengkap administratif, guna memastikan perlindungan kesehatan penerima manfaat.

Ketentuan ini mengacu pada Keputusan Kepala BGN RI NO. 52.2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada SPPG. Pedoman tersebut mengatur kewajiban pemenuhan standar higiene, sanitasi, serta sistem pengendalian risiko pangan sebagai prasyarat berjalannya operasional SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa ketegasan standar mencerminkan keseriusan BGN dalam mengelola MBG. “BGN memastikan tidak ada SPPG yang beroperasi tanpa memenuhi standar keamanan pangan. Ini adalah bentuk perlindungan jangka panjang bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama,” Hida di Jakarta, Minggu (29/6).

Penerapan standar keamanan pangan tersebut dirancang bukan hanya untuk mencegah risiko kesehatan jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Makanan yang aman dan terjaga mutunya menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Hida menambahkan, keamanan pangan dalam MBG memiliki dampak strategis bagi pembangunan SDM. “Ketika anak-anak mengonsumsi makanan yang aman dan berkualitas secara konsisten, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dalam jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang,” katanya.

Melalui sistem sertifikasi dan pengawasan berkelanjutan, BGN memastikan standar keamanan pangan dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah. Pendekatan ini memperkuat MBG sebagai kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner dan berorientasi masa depan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional