Susu MBG Diatur Ilmiah, Bukan Sekadar Bagi-Bagi

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola berbasis sains, regulasi, dan standar internasional, bukan sekadar distribusi bantuan pangan. Hal tersebut ditegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penerbitan Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Nomor 012/05/01/SK.12/10/2025 tentang Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan dan Distribusi Susu pada Program MBG.

Petunjuk teknis ini menjadi landasan profesional dalam pengelolaan susu sebagai bagian dari intervensi gizi nasional. Setiap aspek diatur secara terukur, mulai dari pemilihan jenis susu, standar mutu dan kandungan gizi, proses pengadaan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa MBG dirancang sebagai program strategis berbasis pendekatan ilmiah, bukan kegiatan karitatif semata.

“Program MBG, termasuk penyediaan susu, dikelola dengan pendekatan ilmiah dan regulatif. Ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan intervensi gizi yang dirancang untuk memberikan dampak kesehatan jangka panjang,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (5/11).

Dalam juknis tersebut, BGN merujuk pada standar keamanan pangan, prinsip gizi seimbang, serta praktik baik yang sejalan dengan ketentuan nasional dan rujukan internasional. Seluruh pelaksana program diwajibkan mengikuti standar yang telah ditetapkan agar kualitas dan keamanan susu tetap terjaga.

BGN juga menempatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit layanan profesional yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar teknis, mulai dari penyimpanan hingga penyajian susu kepada penerima manfaat.

Hida menegaskan, profesionalisme pengelolaan menjadi kunci agar MBG tidak dipersepsikan sebagai program jangka pendek, melainkan investasi pembangunan sumber daya manusia.

“Dengan standar yang jelas dan berbasis sains, BGN ingin memastikan MBG menjadi program berkelanjutan yang benar-benar meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus,” tegas Hida.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional