Susu MBG Diawasi Berlapis dari Hulu ke Hilir

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pengelolaan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada dalam sistem pengawasan berlapis dari hulu ke hilir, melibatkan berbagai instrumen pengawasan mulai dari regulasi hingga prosedur operasional. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Nomor 012/05/01/SK.12/10/2025 tentang Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan dan Distribusi Susu pada Program MBG.

Petunjuk teknis ini memastikan bahwa setiap tahapan penyediaan susu MBG—dari produksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi—berada dalam satu sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan yang saling terhubung. Pengawasan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta standar operasional penanganan dan penarikan produk.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa sistem pengawasan berlapis dirancang untuk meminimalkan risiko dan melindungi penerima manfaat.

“Susu MBG diawasi melalui sistem berlapis yang terintegrasi, mulai dari aspek regulasi, sertifikasi, hingga SOP penanganan apabila terjadi masalah. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan tetap terjaga,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (5/11).

Dalam juknis tersebut, BGN mewajibkan seluruh pelaksana program dan penyedia susu untuk memenuhi persyaratan pengawasan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar BPOM, kehalalan produk, dan NKV menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan MBG.

Selain pengawasan preventif, BGN juga mengatur SOP penanganan kejadian ikutan dan penarikan produk sebagai bagian dari sistem mitigasi risiko. Mekanisme ini memastikan respons cepat dan terukur apabila ditemukan ketidaksesuaian produk di lapangan.

Hida menegaskan bahwa integrasi seluruh instrumen pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen BGN terhadap keselamatan penerima manfaat.

“Dengan sistem pengawasan berlapis dari hulu ke hilir, BGN memastikan bahwa Program MBG dijalankan dengan standar keamanan pangan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional