Susu MBG Disusun Berbasis Riset Ilmiah Global
Nomor: SIPERS-328I/BGN/11/2025
Berita • 6 November 2025
Sumber:
doc. Biro Hukum dan HumasJakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kebijakan penyediaan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disusun berbasis kajian ilmiah, riset internasional, dan data komparatif global, bukan pendekatan populis semata. Prinsip tersebut dituangkan dalam Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Nomor 012/05/01/SK.12/10/2025 tentang Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan dan Distribusi Susu pada Program MBG.
Petunjuk teknis ini menjadi fondasi kebijakan gizi nasional yang dirancang secara ilmiah untuk menjamin bahwa susu yang diberikan kepada penerima manfaat—terutama anak sekolah—memenuhi kebutuhan gizi, aman dikonsumsi, serta relevan dengan standar global.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa penyusunan juknis dilakukan dengan mengacu pada perkembangan ilmu gizi dan praktik terbaik internasional.
“BGN menyusun juknis susu MBG dengan pendekatan berbasis sains. Rujukan ilmiah dan praktik internasional menjadi dasar agar kebijakan ini tidak hanya tepat secara regulasi, tetapi juga efektif secara kesehatan,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (5/11).
Dalam juknis tersebut, BGN mengintegrasikan prinsip gizi seimbang, standar keamanan pangan, serta data pembanding dari berbagai negara yang telah menerapkan program intervensi gizi berbasis susu. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak tertinggal, sekaligus tetap kontekstual dengan kondisi Indonesia.
BGN juga menempatkan juknis ini sebagai dokumen dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan riset dan evaluasi pelaksanaan di lapangan, sehingga kebijakan gizi nasional tetap adaptif dan berkelanjutan.
Hida menegaskan bahwa pendekatan ilmiah merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas dan dampak jangka panjang Program MBG.
“Dengan landasan riset yang kuat, BGN memastikan bahwa MBG benar-benar menjadi intervensi gizi yang berdampak, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional