BGN Bangun Ekosistem Kolaboratif untuk Perkuat Program MBG

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa upaya pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil dalam satu ekosistem yang terkoordinasi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN dibentuk untuk mengisi kekosongan dalam intervensi pemenuhan gizi secara nasional, terutama bagi anak-anak Indonesia di wilayah dengan populasi besar.

“Badan Gizi dibentuk untuk mengisi kekosongan bagaimana intervensi pemenuhan gizi terhadap seluruh anak Indonesia dilakukan dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi kita melakukan target utama di daerah-daerah aglomerasi,” ujar Dadan di Jakarta, Sabtu (13/12).

Dadan menyebutkan, BGN mengembangkan intervensi melalui pendekatan ekosistem berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani ribuan penerima manfaat secara terpusat.

“Badan Gizi mengembangkan intervensi pemenuhan gizi melalui sebuah ekosistem dimana dilakukan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi dan satu satuan pelayanan pemenuhan gizi akan melayani kurang lebih 3.500 manfaat,” jelasnya.

Dalam implementasinya, BGN menyadari kebutuhan sinergi lintas sektor semakin besar, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Sudah dikeluarkan perpres ya yang terbaru dimana ada tim koordinasi dan itu kemudian masing-masing kementerian, lembaga, institusi melakukan tupoksinya masing-masing,” kata Dadan.

Ia merinci, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, rantai pasok pangan ditangani Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan intervensi balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan bersama kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan.

“Kemudian dengan kementerian koperasi, kementerian desa, UMKM penting karena rantai pasok secara kelembagaan merupakan tupoksinya kementerian tersebut baik dalam klaster BUMDes maupun UMKM,” lanjutnya.

Menurut Dadan, keterlibatan berbagai elemen, termasuk TNI-Polri dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, Kadin, dan asosiasi lainnya, menjadi kunci keberhasilan program.

“Semuanya sekarang ikut terlibat dalam program makan bergizi ini karena masing-masing memiliki tugas pokok fungsi masing-masing dan saya kira sinergitas ini harus kita jalin agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku program MBG yang mayoritas berasal dari sektor pertanian semakin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Untuk bisa memberikan intervensi pemenuhan gizi maka kita butuh bahan baku dan bahan baku ini 99% adalah produk-produk pertanian jadi memang kita harus bekerjasama rapat dengan kementerian lain, lembaga lain dan juga institusi lainnya,” tutup Dadan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional