BGN Libatkan Lebih dari 61 Ribu Supplier untuk Program MBG

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan keterlibatan puluhan ribu pemasok serta keberagaman infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1). Hingga saat ini, BGN telah melibatkan sekitar 61.857 supplier dalam pelaksanaan program.

Para pemasok tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dari segi supplier kita sudah melibatkan kurang lebih 61.857 supplier dengan rincian koperasi berjumlah 7.098, BUMDes 806, BUMDesma 82, UMKM ini paling besar 26.899, dan supplier lain untuk perorangan 26.713, dan juga sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199," sebut Dadan.

Ia berharap, kontribusi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan dalam Program MBG dapat terus meningkat sepanjang tahun ini, seiring dengan perluasan jangkauan dan jumlah SPPG di berbagai daerah.

Kegiatan RDP Kepala Badan Gizi Nasional Bersama Komisi IX DPR RI

Selain itu, Dadan juga menyampaikan jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59,86 juta orang hingga per 20 Januari 2026. Penerima manfaat tersebut mencakup balita, peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Athfal (RA), hingga tenaga pendidik.

"Jadi di sini guru sudah masuk (sebagai penerima manfaat), tenaga pendidik sudah masuk," ujarnya.

Meski demikian, Dadan mengakui cakupan penerima manfaat dari kalangan pondok pesantren dan sekolah keagamaan masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini, penerima manfaat dari pesantren baru mencapai sekitar 534 ribu orang.

"Memang kami masih harus berjuang untuk meningkatkan jumlah pondok pesantren dan sekolah keagamaan lain yang perlu segera dibangun SPPG di awal-awal tahun ini karena pondok pesantren baru mencakup 534 ribu penerima manfaat. Saya kira ini masih banyak potensi yang harus kita gali karena tidak semua pesantren terdata di Kementerian Agama sehingga kita harus melakukan pendataan secara rutin ke lapangan," ungkapnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional