BGN Perkuat Standar Layanan untuk Tekan Risiko Insiden Keamanan Pangan

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penguatan standar keamanan pangan kini menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri agenda Indonesia Connect Outlook 2026 di Jakarta pada Rabu, (03/12).

Menurut Dadan, perluasan MBG yang tumbuh dari 650 ribu menjadi 47 juta penerima manfaat dalam waktu singkat menuntut sistem pengawasan yang semakin ketat. Ia menjelaskan bahwa BGN telah menetapkan langkah korektif untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang sama di seluruh Indonesia.

Salah satu kebijakan penting adalah pembatasan jumlah penerima manfaat per SPPG, dari sebelumnya 3.000–4.000, kini maksimum 3.000, bahkan 2.500 jika belum tersedia juru masak profesional.

BGN juga mulai mendistribusikan alat rapid test guna menguji kualitas bahan baku serta keamanan hasil masakan sebelum diantarkan ke penerima manfaat. Selain itu, seluruh SPPG diwajibkan memiliki alat sterilisasi food grade yang mampu memanaskan peralatan pada suhu 120 derajat selama tiga menit, sehingga risiko kontaminasi dapat ditekan.

“Kualitas air tidak boleh diabaikan. Setiap dapur harus memakai air bersertifikasi, baik air kemasan maupun isi ulang yang telah diuji,” tegas Dadan.

Hingga 3 Desember 2025, terdapat 16.630 SPPG yang beroperasi, dan 14.700 lainnya berada pada tahap akhir persiapan. Ketika seluruh calon SPPG tersebut mulai melayani masyarakat, Indonesia akan memiliki lebih dari 30.000 SPPG aktif, menjadikannya jaringan layanan gizi terbesar di kawasan.

Dadan memastikan seluruh langkah ini diarahkan pada satu tujuan, yaitu zero accident.

“Sebagian besar SPPG bekerja sangat baik. Namun kami akan terus menutup celah risiko agar seluruh anak Indonesia memperoleh makanan bergizi yang aman setiap hari,” tutupnya.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional