BGN Salurkan Rp 855 Miliar di Awal 2026, Serap Produk Petani dan Peternak Lokal

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, pada Januari ini, pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 855 miliar per hari.

Nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat. Hal ini disampaikan usai meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri 01 Kalibaru, Jakarta, Kamis (8/1).

"Januari ini, hari ini, kita mendistribusikan (MBG) di seluruh Indonesia, dan akan menggunakan uang kurang lebih Rp 855 miliar satu hari, per hari ini. Sampai kemudian naik, nanti di Mei akan ada Rp 1,2 triliun per hari, karena jumlah penerima manfaatnya terus naik," sebut Dadan.

Ia menjelaskan, sekitar 70 persen dari total anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku berasal dari produk pertanian dalam negeri. Dadan mencontohkan, kebutuhan telur dalam pelaksanaan MBG pada 2026 yang diperkirakan meningkat signifikan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata Dadan, BGN telah menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) agar disiapkan tambahan minimal enam juta ayam petelur baru.

"Jadi contoh untuk telur sendiri, di tahun 2026 ini kami sudah sampaikan ke Pak Menteri PPN agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, ya minimal 1.500 peternak baru yang bisa menghasilkan telur agar kita bisa memberikan telur 2 kali seminggu," ucapnya.

Selain telur, kebutuhan protein hewani lain seperti daging sapi juga membutuhkan pasokan besar. Dadan menyebut, untuk satu kali pengolahan menu daging sapi, dibutuhkan satu ekor sapi untuk melayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kalau daging sapi itu butuh 1 ekor sapi, 2 SPPG. Jadi kalau kami informasikan 1 hari kita makan sapi, maka 19.000 ekor sapi harus ada dalam 1 kali masak," lanjut Dadan.

Menurut Dadan, skala kebutuhan tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan oleh Program MBG, khususnya terhadap sektor pertanian dan peternakan nasional. Selain itu, penyaluran anggaran dilakukan langsung ke seluruh SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional