BGN Susun Road Map Reformasi Kelembagaan untuk Perkuat Layanan Gizi Nasional

Nomor: SIPERS-143/BGN/07/2025

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat strategis penyusunan road map strategi penguatan reformasi kelembagaan, pada Senin (14/7), di Jakarta.

Pertemuan tersebut fokus terhadap penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapabilitas SDM, integrasi sistem informasi, serta penyesuaian struktur organisasi guna memperkuat efektivitas dan efisiensi layanan gizi nasional.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja BGN, Sartini, menekankan pentingnya Reformasi Birokrasi (RB) sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap BGN, terutama dalam menyukseskan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Reformasi birokrasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi tata kelola yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik," tutur Sartini.

Dalam kesempatan yang sama, Andriana Krisnawati selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam paparannya mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi gerakan kolektif seluruh instansi pemerintah, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

"Strategi RB tidak bisa dipandang sebagai tugas tambahan, melainkan harus selaras dengan indikator kinerja utama setiap unit kerja," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli BGN, Iwan Suryana, memaparkan rencana adopsi pendekatan RB ala BPOM, termasuk penetapan target indeks RB yang bertahap dan realistis untuk periode 2025–2029, dengan baseline awal 76 persen.

Ia juga menekankan pentingnya dokumentasi sistematis seluruh aktivitas organisasi sebagai bagian dari pengukuran kinerja yang akurat dan akuntabel.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini juga menghasilkan sejumlah masukan strategis. Salah satunya adalah pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengumpulan data baseline dan pelaksanaan RB tematik yang relevan seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dengan komitmen kolaboratif antarunit dan pendekatan berbasis fungsi kelembagaan, reformasi birokrasi BGN diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan pemenuhan gizi secara nasional.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional