BGN Targetkan SPPG Jambi Rampung Mei 2026

Jambi — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya di Balai Kota Jambi sebagai bagian dari upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan merata di seluruh Indonesia pada Rabu (28/1).

Dadan menyampaikan harapannya agar seluruh SPPG di Jambi dapat diselesaikan paling lambat bulan Mei 2026, sehingga masih tersedia waktu untuk menyisir wilayah lain yang belum rampung.

“Saya berharap SPPG di Jambi pada bulan Mei seluruhnya bisa kita selesaikan. Sehingga pada 15 Agustus 2026, Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sudah lengkap di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.

Meski pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun, Dadan menegaskan bahwa arahan Presiden adalah memberikan manfaat MBG secepat mungkin kepada seluruh kelompok sasaran. Pasalnya, masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akses makanan bergizi, termasuk konsumsi susu yang sangat terbatas akibat keterbatasan ekonomi.

Saat ini, portal BGN mencatat 22.000 SPPG telah operasional dan 13.000 SPPG dalam tahap persiapan, sehingga total mencapai 33.000 unit. BGN menegaskan akan bersikap tegas terhadap SPPG yang tidak menunjukkan keseriusan.

“SPPG yang tidak serius, tidak menyampaikan laporan, akan kami rollback dan kami berikan kepada pihak yang benar-benar siap. Jika ada yang menjual titik dapur, silakan dilaporkan, ID dan titik dapurnya akan kami hapus,” tegas Dadan.

Dadan juga menekankan bahwa Program MBG bukan semata program sosial, melainkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan laporan awal yang menunjukkan tren positif, mulai dari penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka hingga peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) penerima manfaat.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi jalannya program MBG di daerah, menyiapkan rantai pasok, dan terlibat dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita”, tutup Dadan.

Melalui percepatan pembangunan, ketegasan tata kelola, serta sinergi pusat dan daerah, BGN optimis Program MBG akan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan gizi bagi seluruh anak Indonesia.

BGN berharap pemerintah daerah dapat memberikan pengawasan MBG tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi bangsa.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional