Berita
/
Siaran Pers
/
Siaran Pers Kepala Badan Gizi Nasional
/
Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Perbaikan Harus Sesuai Berdasarkan Tingkat Urgensi
Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Perbaikan Harus Sesuai Berdasarkan Tingkat Urgensi
Nomor: SIPERS-249/BGN/07/2026
Siaran Pers • 29 Juli 2026
Sumber:
Doc. Biro Hukum dan Humas BGNJakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan dengan memetakan setiap persoalan berdasarkan tingkat urgensinya agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa BGN saat ini tengah berfokus membenahi berbagai aspek operasional program, baik di wilayah yang pelaksanaannya telah berjalan baik maupun di daerah yang masih menghadapi tantangan, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, serta sejumlah wilayah lainnya.
"Selain kita berbenah terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan, kita juga memastikan yang sudah baik tetap berjalan dengan baik. Yang baik kita apresiasi, sementara berbagai persoalan yang masih ada kita petakan dan kita perbaiki berdasarkan tingkat urgensinya," ujar Mas Dar pada Rabu (29/7).
Menurut Mas Dar, pendekatan berbasis prioritas menjadi kunci agar sumber daya dan upaya perbaikan dapat difokuskan pada persoalan yang paling mendesak. Dengan demikian, pembenahan operasional tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Ia menjelaskan bahwa BGN telah memiliki basis data yang memungkinkan identifikasi kondisi di setiap wilayah secara lebih rinci, mulai dari sebaran penerima manfaat, kondisi gizi, hingga wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi, termasuk penguatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kita melihat daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Kalau di sana sudah ada SPPG, segera kita optimalkan. Kalau belum ada, maka menjadi fokus pengembangan berikutnya. Sementara daerah yang sudah berjalan baik akan terus kita jaga kualitasnya," kata Mas Dar.
Lebih lanjut, Mas Dar menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, melainkan dari dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Menurutnya, kualitas makanan merupakan output program, sedangkan penurunan stunting, berkurangnya anak dengan kondisi kurang gizi, serta meningkatnya kesehatan penerima manfaat merupakan outcome yang harus dicapai. Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan menghasilkan dampak berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"BGN ini adalah Badan Gizi Nasional, bukan Badan Makan Nasional. Makan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia," tegas Mas Dar.
Sebagai bagian dari pembenahan operasional, BGN juga memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Kesehatan serta para akademisi dan pakar gizi. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari penyusunan menu, kandungan gizi, metode intervensi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, hingga penguatan sistem evaluasi berbasis data.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional