MBG Dorong Kesejahteraan Masyarakat Jambi

Jambi — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam sambutannya di Balai Kota Jambi, Rabu (28/1).

Dadan menjelaskan bahwa satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan atau setara Rp11–12 miliar per tahun, dengan sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku, di mana 95 persennya merupakan produk pertanian lokal.

“Ini harus dimanfaatkan untuk pergerakan ekonomi daerah. Jika rantai pasok dipenuhi oleh produksi pertanian setempat, dampaknya akan luar biasa bagi perekonomian,” ujar Dadan.

Sebagai ilustrasi, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan, setara dengan 10 ton gabah hasil dari 2 hektar lahan padi perbulan, atau 24 hektare per tahun. Selain itu, satu SPPG rata-rata menyajikan 3.000 porsi MBG per hari, sehingga jika terdapat 100 SPPG, potensi perputaran dana di Kota Jambi dapat mencapai triliunan rupiah.

Program MBG juga berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Mayoritas pekerja SPPG berasal dari kalangan ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

“Pendapatan mereka bisa mencapai Rp2 juta sampai Rp2,4 juta per bulan. Harapan saya ke depan tidak ada lagi ibu-ibu yang ingin menjadi pembantu rumah tangga karena mereka bangga bekerja di SPPG,” ungkap Dadan.

Menanggapi masukan terkait menu MBG yang dinilai monoton, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi.

“Di setiap SPPG ada ahli gizi yang menyusun menu berdasarkan potensi pangan lokal dan selera masyarakat. Kearifan lokal justru harus diangkat agar menu lebih variatif dan diterima penerima manfaat,” jelas Dadan.

Dadan juga menegaskan bahwa MBG menyasar seluruh kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah, termasuk santri dan anak di sekolah informal. Terkait kendala administrasi seperti NIK.

“Siapa pun anak Indonesia yang datang ke unit pelayanan, tidak usah tanya NIK-nya berapa, langsung berikan makan bergizi,” tutup Dadan.

Dengan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, BGN berharap program ini mampu meningkatkan kualitas gizi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat kualitas pendidikan nasional.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional