Melalui Program MBG, BGN Bidik Angka Stunting Tahun Ini Hilang

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan bahkan menghilangkan angka stunting sepanjang tahun 2026 melalui penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disertai penanganan khusus bagi anak-anak terdampak.

"Di akhir 2026, stunting-nya betul-betul akan kita bisa turunkan, bahkan kita hilangkan," katanya di sela kegiatan peninjauan pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Jakarta, Kamis (8/1).

Dadan menjelaskan, komposisi makanan dalam MBG disusun secara spesifik berdasarkan tahapan perkembangan dan angka kecukupan gizi masing-masing kelompok sasaran. Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi secara optimal, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.

Ia menambahkan, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dengan kondisi stunting. Pada 2026, penanganan stunting tidak hanya dilakukan melalui pemberian makanan bergizi, tetapi juga melalui perawatan dan intervensi tambahan yang terintegrasi.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk di 2026 ini, untuk anak-anak yang stunting, tidak hanya diberikan makanan-makanan bergizi, tapi juga ada treatment khusus," ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, BGN menargetkan penurunan signifikan angka stunting hingga akhir 2026. Selain itu, penyesuaian menu juga diterapkan bagi anak sekolah dengan kebutuhan khusus. Dadan menyebut, tidak semua anak memiliki preferensi makanan yang sama atau dapat mengonsumsi bahan pangan tertentu.

Untuk memastikan ketepatan intervensi gizi, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan individual anak serta menyusun menu gizi seimbang yang bervariasi.

"Tidak semua anak bisa makan telur, karena ada yang alergi. Jadi setiap SPPG memiliki ahli gizi yang bisa mengidentifikasi kebutuhan masing-masing anak untuk gizi seimbang dengan menu yang bervariasi," katanya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana saat kunjungan ke SDN Kalibaru 01 Pagi

20 Persen SPPG Kantongi SLHS

Terkait standar keamanan pangan, Dadan menjelaskan bahwa SPPG yang baru beroperasi akan memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) setelah kegiatan operasional berjalan. Saat proses sertifikasi, produksi dan distribusi makanan harus sudah berlangsung sebagai bagian dari penilaian.

"Untuk (SPPG) yang baru-baru, SLHS akan sudah didapatkan setelah operasional. Karena pada saat disertifikasi, justru pelatihan penjamah makanannya sudah terjadi, makanannya sudah harus diproduksi, dan sudah ada aktivitas," jelas dia.

Ia menyebut, hingga kini, baru 20 persen SPPG yang telah mengantongi SLHS dan jumlah ini akan terus bertambah. "(SPPG yang kantongi) SLHS itu baru 20 persen," sebut Dadan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional