Program MBG Libatkan Pesantren Jadi Produsen Pangan Nasional

Batang, Jawa Tengah — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis pesantren. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) terlibat langsung dalam ekosistem produksi dan distribusi pangan yang menyerap tenaga kerja serta menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM pangan lokal.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa desain Program MBG diarahkan untuk membangun sistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan keterlibatan komunitas lokal, termasuk pesantren, petani, dan peternak.

“Setiap hari, Rp855 miliar dari program ini berputar di lapangan, dengan 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku lokal seperti telur, beras, ayam, minyak, dan bumbu. Skema ini melibatkan ratusan ribu tenaga kerja langsung, dan lebih dari 1,6 juta orang secara tidak langsung,” ujar Dadan di Batang, Selasa (30/12).

Kepala BGN bersama Ketua PBNU beserta jajaran dalam acara launching SPPG NU

Menurut Dadan, setiap SPPG menjadi simpul ekonomi lokal yang melibatkan petani, peternak, pemasok bahan pangan, serta tenaga kerja di sekitar pesantren. Skema ini memastikan perputaran anggaran Program MBG terjadi langsung di tingkat masyarakat tanpa perantara.

BGN mendorong agar hasil produksi pangan masyarakat dan pesantren dapat langsung diserap oleh SPPG. “Lele, telur, dan sayuran dari petani dan pesantren dijual langsung ke SPPG tanpa perantara, sehingga nilai tambah tetap di tingkat lokal,” ungkapnya.

Dadan juga mengajak warga NU dan santri untuk terlibat aktif dalam produksi pangan. “Saya mengajak seluruh warga NU dan para santri untuk beternak ayam, menanam padi, jagung, pisang, dan sayuran, agar hasilnya langsung terserap oleh SPPG dan dimanfaatkan untuk gizi santri dan masyarakat,” tegasnya.

Dengan keterlibatan ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat ekonomi umat yang berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional