Sebanyak 71 Persen SPPG di Sulawesi Selatan Telah Kantongi SLHS

Makassar - Sebanyak 71 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Capaian tersebut menjadi salah satu progres penting dalam penguatan standar keamanan pangan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, pada Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di SPPG Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (12/5).

“Sekarang jumlah SPPG di seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 27.641 unit. Khusus di Sulawesi Selatan, dari 827 SPPG yang sudah operasional, sekitar 585 SPPG atau 71 persen telah memiliki SLHS. Ini tentu capaian yang baik, tetapi kami tetap mendorong agar seluruh SPPG di Sulawesi Selatan segera memiliki SLHS supaya standar keamanan pangan benar-benar terpenuhi,” ujar Ranto.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di SPPG Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Selain itu, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 selain aspek keamanan pangan, BGN juga mendorong agar setiap relawan SPPG mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat mengganggu operasional SPPG.

“Keberhasilan operasional SPPG itu bukan hanya soal keamanan pangan dan lingkungan saja, tetapi juga bagaimana kita memastikan relawan dan sumber daya manusianya terlindungi dengan baik. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan SPPG harus menjadi perhatian dan prioritas bersama,” tegas Ranto.

Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di SPPG Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas langkah BGN dalam memperkuat standar keamanan pangan pada program MBG di daerah.

Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan program berjalan tepat sasaran dan yayasan pengelola SPPG memiliki komitmen kuat dalam mengurus SLHS. Ia juga meminta dinas kesehatan untuk menjalankan tugas secara profesional dengan memberikan pendampingan kepada pengelola SPPG.

“Kegiatan BGN ini perlu diapresiasi. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan program dengan tetap memperhatikan kondisi riil di daerah. Dinas kesehatan juga perlu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satgas Daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal,” ujar Jufri.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional