Sinergi BGN dan Pemkot Kupang Percepat SLHS SPPG di NTT

Kupang – Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah III bergerak cepat memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT yang digelar pada Kamis (12/03).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, dalam arahannya menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan standar higiene dan sanitasi menjadi prioritas penting bagi setiap SPPG yang beroperasi.

Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT.

Dalam rapat tersebut dipaparkan data perkembangan SPPG di NTT. Saat ini tercatat sebanyak 242 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi di wilayah tersebut, dengan sebagian di antaranya telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

“Di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini telah berdiri 242 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 SPPG atau sekitar 47,1 persen telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sementara 128 SPPG atau sekitar 52,9 persen masih dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikasi,” ujar Ranto.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas langkah percepatan yang dilakukan oleh BGN. Menurutnya, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan, tetapi merupakan investasi peradaban. Makanan yang diberikan tidak hanya harus bergizi, tetapi juga aman dan higienis. Di sinilah pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai jaminan kepercayaan publik sekaligus bentuk tanggung jawab moral kita agar manfaat gizi benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Dr. Christian.

Rapat koordinasi tersebut dipandu oleh Kepala Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Owaldus Ngani, dan menjadi ruang dialog antara berbagai pemangku kepentingan.

Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan dan otoritas kesehatan kabupaten/kota se-Provinsi NTT, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) beserta staf, Koordinator Wilayah NTT, serta berbagai mitra daerah terkait.

Melalui sinergi lintas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Badan Gizi Nasional berharap berbagai kendala administratif maupun teknis di lapangan dapat segera teratasi. Dengan percepatan sertifikasi SLHS bagi seluruh SPPG, BGN optimistis kualitas pelaksanaan Program MBG di Nusa Tenggara Timur akan semakin terjamin, sehingga generasi masa depan Indonesia dapat tumbuh sehat, kuat, dan berkualitas melalui asupan gizi yang aman dan higienis.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional