Sinergi Pemprov DKI dan BGN Percepat MBG serta Perkuat Rantai Pasok

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta menunjukkan percepatan yang sangat signifikan dalam dua bulan terakhir. Perkembangan ini terlihat baik dari sisi peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun penguatan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor.

“Dua bulan lalu Jakarta ini termasuk yang lambat, tetapi dua bulan terakhir menyusul, bahkan ada beberapa kecamatan di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara yang awalnya kurang peminat sekarang sudah penuh,” ungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada acara penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BGN tentang Sinergi Penyelenggaraan Program MBG, Senin (9/2).

Kepala BGN saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BGN tentang Sinergi Penyelenggaraan Program MBG

Hingga saat ini, dari 804 unit SPPG yang ditargetkan sebanyak 475 SPPG telah beroperasi di Jakarta, sementara 566 unit lainnya masih dalam tahap persiapan, dengan total 1.041 SPPG, capaian tersebut melampaui target awal yang ditetapkan. Percepatan pelaksanaan program ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pangan.

“Alhamdulillah program MBG menyelamatkan mereka-mereka yang bekerja di food governance dan beberapa restoran yang kehilangan pelanggan sekarang jadi SPPG, beberapa kafe yang kehilangan penggemarnya sekarang jadi SPPG, demikian juga rumah-rumah yang mau ditinggalkan sekarang jadi SPPG. Alhamdulillah sekarang gairahnya hampir sama antara Jakarta dengan daerah-daerah yang lain,” kata Dadan.

Kepala BGN bersama Gubernur DKI Jakarta saat menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BGN tentang Sinergi Penyelenggaraan Program MBG

Ke depan, salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan rantai pasok pangan. Dengan skala pembelian SPPG yang semakin besar, BGN menekankan pentingnya menjaga ketersediaan rantai pasok pangan sekaligus mengendalikan stabilitas harga.

“Alhamdulillah BGN sekarang bisa mengontrol harga. Jadi ketika ada tekanan terhadap satu produk yang naik, kami menginstruksikan kepada SPPG agar mengolah makanan yang setara tetapi dengan bahan baku yang berbeda. Tapi ada yang kurang laku, kami instruksikan SPPG agar membeli produk tersebut sehingga harganya bisa naik dan petani senang,” ujar Dadan.

Dalam konteks DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan untuk sektor peternakan dan perikanan, kerja sama dengan perusahaan daerah serta wilayah penyangga dinilai menjadi kunci penguatan rantai pasok. Sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan kebutuhan bahan pangan bagi program MBG di Jakarta dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional