SPPG Gerakkan Potensi Lokal Jambi
Nomor: SIPERS-62/BGN/01/2026
Siaran Pers • 28 Januari 2026
Sumber:
Doc. Biro Hukum dan HumasJambi — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat meresmikan SPPG Yayasan Hussa Rasyada Aryani di Kota Jambi, Rabu (28/1).
Dadan menjelaskan bahwa satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, di mana sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pertanian lokal.
“Sebagai perbandingan, Dana Desa itu Rp1 miliar per tahun, sedangkan satu SPPG Rp1 miliar per bulan. Ini perputaran ekonomi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk menggerakkan potensi daerah,” jelas Dadan.
Kebutuhan pangan SPPG pun berskala besar, mulai dari ratusan kilogram sayur setiap kali memasak, ribuan sisir pisang per hari, hingga ratusan kilogram daging sapi. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.
Selain itu, setiap unit SPPG mampu menyerap 47 tenaga kerja, mayoritas berasal dari masyarakat sekitar.
“Saya melihat langsung ibu-ibu usia 40-an yang sebelumnya ibu rumah tangga, sekarang memiliki penghasilan minimal Rp2,4 juta per bulan. Ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga pengangkatan ekonomi keluarga,” ungkap Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional saat memberi sambutan dalam Peresmiaan SPPG di Jambi
BGN juga menegaskan bahwa program ini tidak memberlakukan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi, sehingga menu dapat disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal.
“Menu disusun oleh ahli gizi setempat dengan mempertimbangkan bahan pangan lokal dan selera masyarakat. Saya harap Jambi bisa menggali kearifan lokalnya dan menjadikannya ciri khas SPPG,” tambah Dadan.
Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program, Dadan menitipkan pesan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPKP, dan BPOM agar bersama-sama mengawasi kualitas bahan baku serta penerapan standar operasional prosedur.
Dengan skala program yang terus berkembang dan dukungan lintas sektor, SPPG diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus fondasi kuat dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional